Sabtu, 14 Juni 2008

Jasa, TRIPs, dan Pertanian : Tiga Bahaya ASEAN EU FTA bagi Indonesia


Akhir-akhir ini jumlah kesepakatan perdagangan bebas bilateral (BFTA - Bilateral Free Trade Agreements) dan juga kesepakatan di tingkat regional semakin meningkat, dan banyak dari bentuk erdagangan ini dapat ditemukan di kawasan Asia Tenggara, seperti perjanjian perjanjian perdagangan bebas yang dibuat antara Asosiasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN - Association of Southeast Asian Nations) dan tiga negara-negara Timur Laut Asia, seperti Republik Rakyat China (RRC), Jepang, dan Korea Selatan, atau kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa yang saat ini sedang dirundingkan.

Fenomena perdagangan seperti ini perlu ditelaah lebih lanjut, khususnya mengenai implikasi yang mungkin dihadapi oleh masing-masing negara yang terlibat dalam jenis perdagangan bebas seperti ini. Dalam kesepakatan perdagangan bebas yang sedang dirundingkan antara ASEAN dengan Uni Eropa (ASEAN EU FTA) akan membawa tantangan yang signifikan bagi negara-negara di Asia Tenggara, terutama karena karakter dua kawasan yang berbeda, di mana UE merupakan sekumpulan negara maju sedangkan di ASEAN masih banyak negara berkembang yang mempunyai permasalahan ekonomi domestik yang lebih kompleks dibandingkan engara yang sudah lebih mapan secara ekonomi. Beberapa penelitian (lihat Chandra 2007, Robles 2006) menunjukkan bahwa kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-UE FTA ini justru diperkirakan akan semakin memperdalam ketidakseimbangan hubungan ekonomi antara kedua kawasan tersebut. Meskipun terdapat banyak peringatan dan kritik yang ditujukan terhadap rencana pelaksanaan ASEAN EU FTA ini, tendensi yang ada justru memperlihatkan negara-negara ASEAN maupun UE tidak memiliki rencana sedikitpun untuk menunda, atau membatalkan, pelaksanaan negosiasi perdagangan ini dalam waktu dekat. Melihat keadaan tersebut, maka sudah seharusnya ASEAN EU FTA yang sedang diupayakan ini mempertimbangkan pula sasaran-sasaran pembangunan untuk pihak yang lebih lemah, yang dalam hal ini adalah ASEAN.

Saat ini, UE tidak hanya merupakan sebuah entitas ekonomi, namun juga sebuah Uni yang semakin meluas, yang memiliki kemmpuan untuk emnjalankan power yang melampaui superpower ekonomi global lainnya. Di sisi lain, ASEAN belum berhasil untuk berubah menjadi suatu entitas ekonomi supranasional yang mampu untuk berkompetisi dengan Uni Eropa dalam tingkat global. Negosiasi perdagangan yang mungkin akan berdampak pada banyak sektor dalam masyarakat, harus tetap terbuka, transparan, dan accountable untuk diawasi oleh masyarakat. Proses konsultasi panjang baik pada tingkat nasional maupun regional juga harus dilaksanakan, mengingat dinamika di bidang perdagangan juga akan berdampak secara luas (seperti masalah sosial, lingkungan, dan seterusnya).

Kami melihat ada tiga bahaya besar yang akan diterima Indonesia / negara berkembang lainnya di ASEAN jika menyepakati kesepakatan perdagangan bebas dengan EU. Pertama, bahaya bagi sektor jasa di Indonesia (terutama perbankan), bahaya dengan penerapan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang makin ketat di Indonesia, dan bahaya ekspansi industri pertanian modern Eropa ke Indonesia.

Secara umum, liberalisasi perdagangan dengan menghilangkan peran negara di dalam perekonomomian bersumber dari paradigma neoliberalisme. neoliberalisme merupakan bentuk modern liberalisme klasik dengan 3 (tiga) ide utamanya; yaitu pasar bebas, peran negara yang terbatas, dan individualisme (yakni kebebasan dan tanggung jawab individu). (Adams, 2004). Implikasi dari perpaduan ide pasar bebas dengan marjinalisasi peran negara dan pengutamaan tanggung jawab individu, adalah dijauhkannya peran dan tanggung jawab negara dalam kegiatan ekonomi, termasuk pembiayaan terhadap sektor-sektor strategis yang menopang hajat hidup orang banyak.

Jasa adalah salah satu sektor strategis yang banyak dijalankan oleh penduduk Indonesia. Untuk jasa pasokan bahan-bahan pokok, misalnya, penduduk Indonesia mengandalkan pasar-pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi, setelah tahun 1998, di Indonesia dilakukan kebijakan “open door” bagi ritel-ritel asing dan pemodal di Indonesia yang memungkinkan ritel raksasa menjangkau pasar yang sudah dijangkau oleh pasar-pasar tradisional. Persaingan bisnis ritel pada era FTA tidak melibatkan pebisnis ritel tradisional dan pebisnis ritel modern domestik seperti Hero, Ramayana, dan Matahari. Tetapi juga dari pebisnis ritel modern asing seperti Carrefour, raksasa ritel asal Perancis, anggota Uni Eropa. Data dari Invesment and Banking Research Agency (INBRA) menunjukkan masuknya ritel asing berupa hypermarket dapat menguasai pangsa pasar sampai 32,3 persen tahun 2001. Kenyataan lain yang menarik menunjukkan adanya ekspansi bisnis ritel domestik sampai ke wilayah kecamatan. Minimarket seperti Alfa dan Indomaret perlahan menguasai pasar yang tadinya milik ritel tradisional. Data dari INBRA menjelaskan bahwa 80% omset ritel tradisional terganggu karena hadirnya minimarket. Melihat dari Letter of Intent (LoI) Indonesia dan IMF, masuknya investor asing di bisnis ritel Indonesia adalah syarat dari IMF untuk mengucurkan dana bagi Indonesia.

Di sektor perbankan, liberalisasi perbankan makin tak terbendung Sejak Mc. Kinnon, konsultan Bank Dunia, mengemukakan gagasan kebijaksanaan liberalisasi keuangan untuk negara-negara berkembang pada tahun 1973, maka banyak negara berkembang (termasuk Indonesia ) telah melaksanakan kebijaksanaan ini. Kebijaksanaan liberalisasi keuangan telah direkomendasikan oleh Mc. Kinnon setelah melihat efek negatif yang telah ditimbulkan oleh kebijaksanaan represi keuangan (financial repression policy) yang sebelumnya telah dijalankan oleh banyak negara-negara berkembang ini. Efek negatif ini adalah dalam bentuk distorsi yang ditimbulkan terhadap mekanisme pasar uang. Kebijaksanaan liberalisasi keuangan menghapuskan kontrol atas tingkat bunga, sehingga tingkat bunga nominal bebs bergerak menuju pada posisi yang melebihi tingkat inflasi yang bermakna terbentuknya tingkat bunga riil yang positif.

Sedang di dalam aspek HaKI, paten merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap Intelectual Property Rights (IPR), seperti halnya hak cipta atau merek dagang sebagai bentuk insentif dan imbalan terhadap suatu penemuan. Landasan dari paten ini adalah untuk mendorong penemuan-penemuan komersial, sementara pengetahuan yang melatar-belakangi penemuan tersebut disebarkan kepada masyarakat. Pengetahuan tersebut bebas bagi setiap orang untuk menggunakannya dan memanfaatkannya secara komersial, tetapi hasil penemuan tetap rahasia, dan ada insentif ekonomi terhadap hasil temuannya.

Masalah HaKI/Paten merupakan masalah nasional dan internasional yang terus berkembang dan menimbulkan pro-kontra, dan dapat mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara, terutama yang berkaitan dengan globalisasi perdagangan dan masalah pemanfaatan kekayaan keanekaragaman hayati dan kehidupan dunia Iptek. Ini permasalahan yang sangat kompleks terutama karena adanya dorongan keuntungan ekonomi dan penguasaan pasar.

Di tingkat nasional, masalah HAM telah dilontarkan terutama oleh kalangan LSM dalam kaitannya dengan kesepakatan Internasional yaitu Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity, CBD), General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs), dan World Trade Organization (WTO). Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi semua kesepakatan internasional tersebut di atas dan menuangkannya dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam UU HAKI (UU No 13/1997) dirasakan belum mampu mengantisipasi aspek-aspek kemajuan produk industri bioteknologi. Undang-undang tersebut antara lain belum bisa menjawab masalah landasan konseptual mengenai apa yang dapat atau tidak dipaten terutama dalam kaitannya dengan aspek sosio-budaya dan sosio-ekonomi.

Melalui TRIPs negara-negara industri berusaha melindungi barang dagangannya dan ini merupakan kekalahan bagi negara berkembang. Perkembangan terakhir dalam masalah IPR adalah bahwa bahan informasi genetik (DNA) yang merupakan bahan hakiki untuk menunjang kemampuan hidup mulai dipatenkan. Sampai dengan tahun 1995, kurang lebih ada 1.200 fragmen DNA telah dipatenkan. Ada banyak perusahaan Eropa yang berkepentingan terhadap penerapan TRIPs di Indonesia, seperti misalnya Novartis, Glaxo Smith Cline, Merck, Zeneca, dan Bayer. Bagi perusahaan yang berusaha mematenkan bahan-bahan hayati ini, paten berguna untuk : 1) memperoleh akses secara lebih mudah terhadap bahan-bahan dasar industri mereka 2) menjamin bahwa negara-negara berkembang yang membeli produk mereka akan membeli harga produk dengan biaya mahal, karena harus membayar IPR kepada produsen barang-barang itu. Perusahaan-perusahaan kimia itu biasanya memproduksi produk-produk farmasi (obat-obatan) sekaligus produk-produk bioteknologi (benih tanaman pertanian). Dengan adanya perluasan pasar produk-produk mereka melalui FTA juga penerapan prinsip-prinsip TRIPs lewat FTA, maka perusahaan-perusahaan kimia Uni Eropa mengeruk banyak keuntungan dengan adanya ASEAN EU FTA.

Kamis, 05 Juni 2008

The Last Bite : Is the world's food system collapsing?


In his “Essay on the Principle of Population,” of 1798, the English parson Thomas Malthus insisted that human populations would always be “checked” (a polite word for mass starvation) by the failure of food supplies to keep pace with population growth. For a long time, it looked as if what Malthus called the “dark tints” of his argument were unduly, even absurdly, pessimistic. As Paul Roberts writes in “The End of Food” (Houghton Mifflin; $26), “Until late in the twentieth century, the modern food system was celebrated as a monument to humanity’s greatest triumph. We were producing more food—more grain, more meat, more fruits and vegetables—than ever before, more cheaply than ever before, and with a degree of variety, safety, quality and convenience that preceding generations would have found bewildering.” The world seemed to have been liberated from a Malthusian “long night of hunger and drudgery.”

Now the “dark tints” have returned. The World Bank recently announced that thirty-three countries are confronting food crises, as the prices of various staples have soared. From January to April of this year, the cost of rice on the international market went up a hundred and forty-one per cent. Pakistan has reintroduced ration cards. In Egypt, the Army has started baking bread for the general population. The Haitian Prime Minister was ousted after hunger riots. The current crisis could push another hundred million people deeper into poverty. Is the world’s population about to be “checked” by its failure to produce enough food?

Paul Roberts is the second author in the past couple of years to publish a book entitled “The End of Food”—the first, by Thomas F. Pawlick, appeared in 2006. Pawlick, an investigative journalist from Ontario, was concerned with such predicaments as the end of the tasty tomato and its replacement by “red tennis balls” lacking in both flavor and nutrients. (The modern tomato, he reported, contains far less calcium and Vitamin A than its 1963 counterpart.) These worries seem rather tame compared with Roberts’s; his book grapples with the possible termination of food itself, and its replacement by—what? Cormac McCarthy’s novel “The Road” contains a vision of a future in which just about the only food left is canned, from happier times; when the cans run out, the humans eat one another. Roberts lacks McCarthy’s Biblical cadences, but his narrative is intended to be no less terrifying.

Roberts’s work is part of a second wave of food-politics books, which has taken the genre to a new level of apocalyptic foreboding. The first wave was led by Eric Schlosser’s “Fast Food Nation” (2001), and focussed on the perils of junk food. “Fast Food Nation” painted an alarming picture—one learned about the additives in a strawberry milkshake, the traces of excrement in hamburger meat—but it also left some readers with a feeling of mild complacency, as they closed the book and turned to a wholesome supper of spinach and ricotta tortellini. There is no such reassurance to be had from the new wave, in which Roberts’s book is joined by “Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World Food System,” by Raj Patel (Melville House; $19.95); “Bottomfeeder: How to Eat Ethically in a World of Vanishing Seafood,” by Taras Grescoe (Bloomsbury; $24.99); and “In Defense of Food: An Eater’s Manifesto,” by Michael Pollan, the poet of the group (Penguin Press; $21.95).

All of these authors agree that the entire system of Western food production is in need of radical change, right down to the spinach. Roberts opens with a description of E.-coli-infected spinach from California, which killed three people in 2006 and sickened two hundred others. The E. coli was traced to the guts of a wild boar that may have tracked the bug in from a nearby cattle ranch. Industrial farming means that even those on a vegan diet may reap the nastier effects of intensive meat production. It is no longer enough for individuals to switch to “healthier” choices in the supermarket. Schlosser asked his readers to consider the chain of consequences they set in motion every time they sit down to eat in a fast-food outlet. Roberts wants us to consider the “chain of transactions and reactions” represented by each of our food purchases—“by each ripe melon or freshly baked bagel, by each box of cereal or tray of boneless skinless chicken breasts.” This time, we are all implicated.

Like Malthus, Roberts sees humanity increasingly struggling to meet its food needs. He predicts that in the next forty years, as agriculture is threatened by climate change, “demand for food will rise precipitously,” outstripping supply. The reasons for this, however, are not strictly Malthusian. For Malthus, famine was inevitable because the math of human existence did not add up: the means of subsistence grew only arithmetically (1, 2, 3), whereas population grew geometrically (2, 4, 8). By this analysis, food production could never catch up with fertility. Malthus was wrong, on both counts. In his treatise, Malthus couldn’t envisage any innovations for increasing yield beyond “dressing” the soil with cattle manure. In the decades after he wrote, farmers in England took advantage of new machinery, powerful fertilizers, and higher-yield seeds, and supply rose faster than demand. As the availability of food increased, and people became more prosperous, fertility fell.

Malthus could not have imagined that demand might increase catastrophically even where populations were static or falling. The problem is not just the number of mouths to feed; it’s the quantity of food that each mouth consumes when there are no natural constraints. As the world becomes richer, people eat too much, and too much of the wrong things—above all, meat. Since it takes on average four pounds of grain to make a single pound of meat, Roberts writes, “meatier diets also geometrically increase overall food demands” even in those parts of Europe and North America where fertility rates are low. Malthus knew that some people were more “frugal” than others, but he hugely underestimated the capacity of ordinary human beings to keep eating. Even now, there is no over-all food shortage when measured by global subsistence needs. Despite the current food crisis, last year’s worldwide grain harvest was colossal, five per cent above the previous year’s. We are not yet living on Cormac McCarthy’s scorched earth. Yet demand is increasing ever faster. As of 2006, there were eight hundred million people on the planet who were hungry, but they were outnumbered by the billion who were overweight. Our current food predicament resembles a Malthusian scenario—misery and famine—but one largely created by overproduction rather than underproduction. Our ability to produce vastly too many calories for our basic needs has skewed the concept of demand, and generated a wildly dysfunctional market.

Michael Pollan writes that the food business once lamented what it called the problem of the “fixed stomach”—it appeared that demand for food, unlike other products, was inelastic, the amount fixed by the dimensions of the stomach itself, the variety constrained by tradition and habit. In the past few decades, however, American and European stomachs have become as elastic as balloons, and, with the newly prosperous Chinese and Indians switching to Western diets, much of the rest of the world is following suit. “Today, Mexicans drink more Coca-Cola than milk,” Patel reports. Roberts tells us that in India “obesity is now growing faster than either the government or traditional culture can respond,” and the demand for gastric bypasses is soaring.

Driven by our bottomless stomachs, Roberts argues, the modern economy has reduced food to a “commodity” like any other, which must be generated in ever greater units at an ever lower cost, year by year, like sneakers or DVDs. But food isn’t like sneakers or DVDs. If we max out our credit cards buying Nikes, we can simply push them to the back of a closet. By contrast, our insatiable demand for food must be worn on our bodies, often in the form of diabetes as well as obesity. Overeating makes us miserable, and ill, but medical advances mean that it takes a long time to kill us, so we keep on eating. Roberts, whose impulse to connect everything up is both his strength and his weakness, concludes, grandly, that “food is fundamentally not an economic phenomenon.” On the contrary, food has always been an economic phenomenon, but in its current form it is one struggling to meet our uncurbed appetites. What we are witnessing is not the end of food but a market on the brink of failure. Those bearing the brunt are, as in Malthus’s day, the people at the bottom.

Cheap food, in these books, is the enemy. Roberts complains that “the attributes of food that our economic system tends to value and to encourage”—like cheapness—“aren’t necessarily the attributes that work best for the people eating the food, or the culture in which that food is consumed, or the environment in which it is produced.” Cheap food distresses Raj Patel, too. Patel, a former U.N. consultant and a current anti-globalization activist, is an excitable fan of peasant coöperatives and Slow Food. He lacks Roberts’s cool scope but shares his ambition to connect all the dots. Patel would like us to take lessons in “culinary sensuousness” from his “dear friend” Marco Flavio Marinucci, a San Francisco-based artist and, apparently, a master of the art of “gastronomical foreplay.” Patel regrets that most of us are nothing like dear Mr. Marinucci. We are all too busy being screwed over by the giant corporations to take the time to appreciate “the deeper and subtler pleasures of food.” For Patel, it is a short step from Western consumers “engorged and intoxicated” with cheap processed food to Mexican and Indian farmers committing suicide because they can’t make a living. The “food industry’s pabulum” makes us all cogs in an evil machine.

It’s easy to see what Roberts and Patel have against cheap food. For one thing, it’s often disgusting. Roberts has a powerful passage on industrial chicken, showing how its vile flesh is a direct consequence of its status as economic commodity. In the nineteen-seventies, it took ten weeks to raise a broiler; now it takes forty days in a dark and crowded shed, because farmers are under constant pressure to cut costs and increase productivity. Every cook knows that chicken breast is no longer what it once was—it’s now remarkably flabby and yielding. Roberts reveals that poultry experts have a term for this: P.S.E., or “pale, soft, exudative” meat. Today’s birds, Roberts shows, are bred to be top-heavy, in order to satisfy consumers’ desire for “healthy” white meat at affordable prices. In these Sumo-breasted monsters, a vast volume of lactic acid is released upon death, damaging the proteins—hence the crumbly meat. Poultry firms deal with P.S.E. after the fact, pumping the flaccid breast with salts and phosphates to keep it artificially juicier. What they don’t do is try particularly hard to prevent P.S.E. They can’t afford to. The average U.S. consumer eats eighty-seven pounds of chicken a year—twice as much as in 1980—but this generates a profit of only two cents per pound for the farmer.

So, yes, cheap food can be nasty, not to mention bad for farmers and the environment. Yet it has one great advantage that neither Patel nor Roberts fully grapples with: people can afford to buy it. According to the World Bank, four hundred million fewer people were living in extreme poverty in 2004 than was the case in 1981, in large part owing to the affordability of basic foodstuffs. The current food crises are the result of food being too expensive to buy, rather than too cheap. The rioters of Haiti would kill for a plate of affordable chicken, no matter how pale, soft, and exudative. The battle against cheap food involves harder tradeoffs than Patel and Roberts allow. No one has yet discovered how to raise prices for the overfed rich without squeezing the underfed poor.

If Roberts’s overarching thesis is simplistic, he is nevertheless right in his scathing analysis of some of the market alternatives. The conventional view against which Roberts is arguing is that the food economy is “more or less self-correcting.” When the economy gets out of kilter—through rapidly increased demand or sudden shortages and price rises—the market should provide the solution in the form of new technologies that “push the Malthusian monster back into its box.” This is precisely what Malthus is thought to have missed—the capacity of a market economy to turn pressures on supply into innovations that can meet future demands. But endless innovation has now generated a series of demands that are starting to overwhelm the market.

Roberts depicts the global food market as a lumbering beast, organized on such a monolithic scale that it cannot adapt to the consequences of its own distortions. In a flexible, responsive market, producers ought to be able to react to a surplus of one thing by switching to making another thing. Industrial agriculture doesn’t work like this. Too many years—and, in the West, too many subsidies—are invested in the setup of big single-crop farms to let producers abandon them when the going gets tough. Defenders of industrial agriculture point to its efficiency, but Roberts sees instead a system full to bursting with waste, often literally. American consumers demand huge amounts of cheese and meat. One consequence is the giant “poop lagoons” of Northern California. In traditional forms of mixed agriculture, animal manure is not a waste product but a valuable fertilizer. By contrast, the mainstream food economy is now dominated by monocultures in which crops and animals are kept apart. This system of farming has little use for poop, despite churning it out in ever-increasing volumes. The San Joaquin Valley has air quality as poor as Los Angeles, the result of twenty-seven million tons of manure produced every year by California’s cows. “And cows are relatively benign crappers,” Roberts points out; hogs—mass-produced to meet the demand for bacon on everything—are more prolific. On June 21, 1995, Roberts tells us, a hog lagoon burst into a river in North Carolina, destroying aquatic life for seventeen miles.

Repulsed by the sordid details of meat production, some consumers turn to fish instead. Yet the piscine world is subject to the same market paradoxes as meat. In “Bottomfeeder,” Taras Grescoe confirms that there are still plenty of fish in the sea. Unfortunately, these are not the ones that people want to eat. Aside from pollution, the oceans would be in quite a healthy state if consumers were less reluctant to eat fish near the middle or bottom of the food chain, such as herring, sardines, and mackerel. We would be healthier, too, since these oily fish are rich in omega-3, the fatty acid in which the Western diet is markedly deficient. Instead, we clamor to eat top-of-the-food-chain fish such as cod and bluefin tuna, many of whose stocks have collapsed; they will soon disappear from the seas altogether unless demand drops. So far, as with meat, the opposite is happening. With increasing affluence, the Chinese are developing a taste for sushi, which could soon see every last piece of glistening toro disappear.

Fish “farming,” with its overtones of pastoral care, sounds like a better option, but Grescoe—who has travelled around the world in search of delicious and rare seafood—shows that it can be more damaging still. As with chicken, out-of-control demand for once premium foods has translated into grotesque and unsustainable forms of production. A taste for “popcorn shrimp in the strip malls of America” translates into the cutting down of tropical mangrove forests in Ecuador and the destruction of wild-shrimp stocks in Southeast Asia. Grescoe quotes Duong Van Ni, a hydrologist from Vietnam, where warm-water shrimp farms feed the insatiable Western appetite for all-you-can-eat seafood-shack specials and prawn curries. “Shrimp farming is so damaging to the environment and so polluting to the soil, trees, and water that it will be the last form of agriculture,” Ni says. “After it, you can do nothing.” Our thirst for cheap salmon is similarly destructive, and the results are as bad for us as they are for the fish. The nutrition expert Marion Nestle warns that you should broil or grill farmed salmon until it is well done and remove the skin, to get rid of much of the toxin-laden grease. As Grescoe remarks, if this is the only safe way to eat this fish, wouldn’t it be better to eat something else?

The one thing farmed salmon has going for it is that the fish are, as Roberts says, “efficient feed converters”: salmon require only a little more than a pound of feed for every pound of weight that they gain. The trouble is that the feed in this case isn’t grain but other fish, because salmon are carnivores. Fishermen are granted large quotas to catch fish like sardines and anchovies—which are delicious and could be eaten by humans—only to have them turned into fish meal and oil. Thirty million tons, or a third of the world’s wild catch, goes into the manufacture of fish meal and oil, much of which is used to raise farmed salmon. Farming salmon, Grescoe says, is “akin to nourishing tigers and lions with beef and pork,” and then butchering them to make ground beef. The farming of herbivorous fish such as carp and tilapia, by contrast, actually increases the net amount of seafood in the world.

The great mystery of the world’s insatiable appetite for farmed salmon is that it doesn’t taste good. Grescoe, a Canadian who was reared on “well-muscled” chinook, gives a lurid description of the farmed variety, with its “herring-bone-pattern flesh, barely held together by creamy, saliva-gooey fat.” A flabby farmed-salmon dinner—no matter how much you dress it up with teriyaki or ginger—cannot compare with the pleasures of canned sardines spread on hot buttered toast or a delicate white-pollock fillet, spritzed with lemon. Pollock is cheaper than salmon, too. Yet in the United States there is little demand for it, or, indeed, for the small, wild, affordable (and sustainable) Northern shrimp, which taste sweeter than the watery jumbo creatures that the market prefers.

Given that the current food economy is so strongly driven by appetite, it does seem odd that so much of the desire is for such squalid and unsatisfying things. If we are going to squander the world’s resources, shouldn’t it at least be for the sake of rare and splendid edibles? Yet much of what is now eaten in the West is not food so much as, in Michael Pollan’s terms, stuff that’s merely “foodish.” From the nineteen-eighties onward, many traditional foods were removed from the shelves and in their place came packages of quasi-edible substances whose selling point was nutritional properties (No cholesterol! Vitamin enriched!) rather than taste. Pollan writes:

There are in fact hundreds of foodish products in the supermarket that your ancestors simply wouldn’t recognize as food: breakfast cereal bars transected by bright white veins representing, but in reality having nothing to do with, milk; “protein waters” and “nondairy creamer”; cheeselike foodstuffs equally innocent of any bovine contribution; cakelike cylinders (with creamlike fillings) called Twinkies that never grow stale.

Pollan shows that much of the apparent abundance of choice available to the affluent Western consumer is an illusion. You may spend hours in the supermarket, keenly scrutinizing the labels, but, when it comes down to it, most of what you eat is derived from the high-yield, low-maintenance crops that the food industry prefers to grow, and sells to you in myriad foodish forms.

“You may not think you eat a lot of corn and soybeans,” Pollan writes, “but you do: 75 percent of the vegetable oils in your diet come from soy (representing 20 percent of your daily calories) and more than half of the sweeteners you consume come from corn (representing around 10 percent of daily calories).” You may never consciously allow soy to pass your lips. You shun soy milk and despise tofu. Yet soy will get you in the end, whether as soy-oil mayo and soy-oil fries; ice cream and chocolate emulsified with soy; or chicken fed on soy (“soy with feathers,” as one activist described it to Patel).

Our insatiable appetites are not simply our own; they have, in no small part, been created for us. This explains, to a certain degree, how the world can be “stuffed and starved” at the same time, as Patel has it. The food economy has created a system in which some have no food options at all and some have too many options, albeit of a somewhat spurious kind. In the middle is a bottleneck—a relatively small number of wholesalers and buyers who largely determine what the starving farmers produce and what the stuffed consumers eat. In the Netherlands, Germany, France, Austria, Belgium, and the United Kingdom, there are a hundred and sixty million consumers, fed by approximately 3.2 million farmers. But the farmers and the consumers are connected to one another by a mere hundred and ten wholesale “buying desks.”

It would be futile, therefore, to look to the food system for radical change. The global manufacturers and wholesalers have an interest in continuing to manipulate our desires, feeding our illusions of choice, stoking our colossal hunger. On the other hand, if desires can be manipulated in one direction, why shouldn’t they be manipulated in another, more benign direction? Pollan offers a model of how individual consumers might adjust their appetites: “Eat food. Not too much. Mostly plants.” As a solution, this is charmingly modest, but it is unlikely to be enough to meet the urgency of the situation. How do you get the whole of America—the whole of the world—to eat more like Michael Pollan?

The good news is that one developing country has, in the past two decades, conducted a national experiment in a more sustainable food system, proving that it is possible to feed a population less destructively. Farmers gave up synthetic fertilizers and pesticides and replaced them with old-fashioned crop rotations and mixed livestock-crop operations. Big industrial farms were split into smaller coöperatives. The bad news is that the country is Cuba, which was forced to make the switch after the fall of the Soviet Union left it without supplies of agrochemicals. Cuba’s experiment depended on its authoritarian state, which commanded the “reallocation” of labor from cities to farms. Even on Cuba’s own terms, the experiment hasn’t been perfect. On May Day, Raúl Castro announced further radical changes to the farm system in order to reduce reliance on imports. Paul Roberts notes that there is no chance that Americans and Europeans will voluntarily adopt a Cuban model of food production. (You don’t say.) He adds, however, that “the real question is no longer what a rich country would do voluntarily but what it might do if its other options were worse.”

Diunduh dari : http://www.newyorker.com/arts/critics/atlarge/2008/05/19/080519crat_atlarge_wilson



Indonesia Menekankan Perlunya Perlakuan yang Khusus dan Berbeda dalam Perundingan Perikanan


Sebuah pertemuan informal di dalam Kelompok Negosiasi Perundingan WTO pada tanggal 13-14 Mei lalu mendiskusikan mengenai proposal bersama yang diajukan oleh India, Indonesia, dan China yang menekankan pentingnya ’perlakuan khusus yang berbeda’ untuk negara berkembang menanggapai teks yang diajukan oleh Ketua Perundingan mengenai subsidi perikanan.

India, Indonesia, dan China memperkenalkan proposal bersama (TN/RL/GEN/155/Rev. 1) yang berjudul “Pentingnya Perlakuan yang Khusus dan Berbeda untuk Negara Berkembang di dalam Teks Subsidi Perikanan”. Proposal bersama ini merupakan revisi dari proposal yang terdahulu yang dikumpulkan oleh India dan Indonesia pada pertemuan terakhir dari Kelompok Negosiasi di bulan April. China telah bergabung sebagai negara yang turut mendukung dalam pengumpulan yang telah direvisi.

Menurut perwakilan perdangan India, India menekankan perhatiannya terhadap teks Ketua Perundingan, khususnya berkaitan dengan perlakuan yang khusus dan berbeda. Ini dikatakan bahwa teks alternatif yang diajukan menyediakan perlakuan yang khusus yang berbeda yang efektif dan fleksibilitas yang cukup untuk negara berkembang.

India juga menginginkan Ketua Perundingan untuk mengeluarkan teks yang direvisi sebelum ”proses horizontal” terjadi dalam negosiasi. Dikatakan oleh India, bahwa di samping sistem manajemen perikanan yang formal, negara berkembang dapat menggunakan metode lokal untuk mengontrol permasalahan over-fishing. Dalam proposal ini juga menekankan bahwa negara berkembang membutuhkan jarak kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Indonesia mengatakan bahwa persyaratan yang akan membantu negara berkembang untuk memberikan bantuan subsidi perikanan dalam teks ketua Perundingan juga terlalu ketat, dan banyak dari nelayan yang merasa akan mustahil untuk menepatinya secara penuh dengan skema waktu ini.

Menurut perwakilan perdagangan China, China mengatakan bahwa China mendukung proposal ini karena China merasa permasalahan perlakuan khusus dan berbeda itu penting. China juga menambahkan bahwa proposal tidak membawa banyak perubahan terhadap proposal asli dari India dan Indonesia, kecuali untuk fleksibilitas kebijakan untuk negara berkembang mengenai operasi kapal secara berpindah-pindah.

Proposal bersama India, Indonesia, dan China mencatat bahwa teks draft yang diajukan oleh China telah dimasukkan dalam Annex VIII mengenai Subsidi Perikanan dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures secara intensif telah didiskusikan dari Desember 2007 sampai dengan Maret 2008.

Makalah bersama juga mengatakan bahwa banyak negara berkembang telah mengetahui perhatian mereka yang kuat dalam draft teks yang secara khusus mengenai provisi yang terkait dengan bantuan untuk perlakuan yang khusus dan berbeda kepada negara berkembang dan kondisionalitas dari manajemen perikanan yang telah disetujui untuk mendapatkan perlakuan khusus dan berbeda.

“Dalam makalah ini, kita membuat kasus yang kuat untuk provisi perlakuan khusus dan berbeda di dalam teks ketua perundingan,” kata India, Indonesia, dan China.

Makalah tersebut memberikan latar belakang dari karakter perikanan laut di negara berkembang. Ini dikatakan bahwa banyak negara berkembang mempunyai kepentingan yang besar dari populasi mereka yang bergantung dari hasil perikanan. Seringkali, periakanan adalah sarana dari mata pencaharian dari beberapa negara, dan ini berlainan dengan budaya industri ikan secara komersial di negara maju.

Lebih lanjut, menurut makalah itu, sektor perikanan dikarakteristikkan sebagai hasil tangkapan yang tidak dapat diprediksi dan musiman, dimana harga yang didapatkan untuk penangkapan ikan tidak stabil. Bukti-bukti nyata juga memperlihatkan bahwa komunitas perikanan laut secara umum, mempunyai level terendah dari standar pendidikan dan kondisi yang sangat buruk dalam hal perumahan sebagaimana dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Bukti-bukti juga memperlihatkan bahwa komunitas perikanan dihadapkan pada masalah rendahnya kualitas hidup sebagai hasil dari polusi, erosi laut, meningkatkan tekanan pada tanah pesisir, dan degradasi dari lingkungan laut.

Ditambah lagi, menurut makalah itu, teknologi yang digunakan untuk perikanan di negara berkembang masih sangat tradisional, dan jumlah nelayan yang menggunakan perahu tak bermotor atau dengan motor yang minimal cukup besar.

Di Indonesia misalnya, 85% dari kapal perikanan adalah kecil dan tradisional, beroperasi di dalam peraian Indonesia. Ada sekitar 9,337 kapal yang tidak bermesin dan 77,339 kapal bermotor kecil. Hampir semua kapal ini panjangnya sekitar 20 meter saja.

Makalah ini juga mencatat bahwa infrastruktur perikanan di banyak negara berkembang tidak berkembang dan membutuhkan banyak intervensi negara untuk membangunnya. Misalnya, India memiliki panjang garis pantai 8,118 kilometer persegi, dan Zona Ekonomi Eksklusif sebesar 2 juta kilometer persegi. Namun, hanya ada sekitar 6 pelabuhan utama dan 41 pelabuhan kecil dan juga 2,000 tempat mendarat. Hampir semua tempat mendarat adalah dasar dan dalam kebutuhan untuk memelihara dan memperbaiki. Secara jelas, ada kebutuhan untuk membangun lebih banyak pelabuhan dan tempat untuk mendarat.

”Oleh karena itu jelas bahwa negara berkembang membutuhkan konsentrasi pembangunan untuk melindungi perhatian hak untuk hidup dari nelayan miskin dan juga membangun infrastruktur-infrastruktur penting untuk pembangunan. Lebih lanjut, karena pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik merupakan sebuah investasi besar, maka jelas bahwa negara harus melanjutkan pembangunan ini untuk rakyatnya.”

Oleh karena itu, menurut makalah ini, merupakan sebuah bukti bahwa teks yang diajukan Ketua Perundingan mengenai subsidi perikanan tidak hanya akan membatasi usaha negara berkembang untuk memformulasi dan mengimplementasi kebijakan publik untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan dari nelayan miskin, namun juga akan mengurangi usaha mereka untuk membangun infrastruktur.

”Lebih lanjut, hal ini memperlihatkan bahwa tidak adil untuk membatasi subsidi di mana negara maju secara historis telah diberikan kepada nelayannya, terutama ketika nelayan kecil untuk negara industri mereka.”

Makalah ini juga mencatat bahwa banyak Negara berkembang adalah anggota Organisasi Pangan Dunia (FAO), di mana banyak yang telah mengumpulkan berbagai perjanjian seperti

UN Fish Stocks Agreement and the Code of Conduct for Responsible Fisheries. Mereka juga mempunyai sistem manajemen perikanan atau proses dari sistem yang berbeda dan operasional.

“Bagaimanapun, kesepakatan FAO adalah sukarela (soft law), di mana memberikan negara berkembang fleksibilitas dan kenyamanan yang diperlukan. Oleh karena itu, berkomitmen dalam sistem ini secara tidak timbal balik di WTO merupakan hal yang tidak diinginkan, namun juga harus menginterpretasi dari rejim negara berkembang untuk ditantang melalui mekanisme penyelesaian sengketa. “

Makalah bersama oleh tiga negara tersebut menganalisis teks Ketua Perundingan dan menjelaskan mengapa negara berkembang mempunyai masalah dalam menerima provisi perlakuan khusus dan berbeda dalam form yang ada saat ini.

Makalah ini juga memberikan tujuan yang sama untuk kesulitan dalam menerima Pasal V (dalam Annex VIII yang diajukan dalam teks Ketua Perundingan mengenai Subsidi Perikanan) dalam Manajemen Perikanan, sebagaimana kerangka dari tiga Negara mengenai Notification and Surveillance requirements (Pasal VI) dan Transitional Provisions (Pasal VII).

Makalah ini juga memberikan sebuah Annex di mana amandemen terhadap teks yang diajukan oleh Ketua Perundingan dalam Subsidi Perikanan telah dianjurkan. Makalah ini juga menyebutkan bahwa negara berkembang diberikan fleksibilitas untuk mengadopsi ukuran-ukuran yang diajukan dalam hubungannya dengan manajemen perikanan (Pasal V) dan memberlakukan legislasi domestik di wilayah mereka.

Dengan menghormati provisi transisional, makalah ini menyarankan bahwa periode yang diberikan untuk konformitas Negara berkembang dinaikkan dari 4 tahun menuju ke 10 tahun. Selain itu, negara berkembang juga meminta perubahan panjang kapal darti 10 meter menjadi 24 meter.

Tiga negara yang menyimpulkan bahwa karena prioritas pembangunan, ketahanan pangan, dan perhatian terhadap hak atas hidup negara berkembang,” Kita percaya bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang efektif untuk perikanan yang kecil dan tradisional di dalam disiplin baru adalah penting.

Menurut perwakilan perdagangan di perundingan, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam merefleksikan bantuan untuk menguatkan proposal, di mana mereka mengatakan akan menemui perhatian dari banyak negara berkembang. Negara berkembang akan menyambut dengan gembira masalah panjang kapal dari 10 meter menjadi 24 meter, sebagaimana memanjangkan periode transisi untuk negara berkembang dari 4 tahun menjadi 10 tahun.

Turki juga menyambut gembira makalah ini dan memberi dukungan. Barbados, yang mewakili negara ekonomi kecil dan rentan, menyetujui banyak poin dalam proposal ini.

Berlainan pendapat dengan negara berkembang, Amerika Serikat mengatakan bahwa proposal tersebut akan memberikan negara berkembang sebuah instrumen yang lengkap untuk subsidi perikanan. AS juga meminta bahwa panjang kapal selebar 24 meter adalah panjang untuk kapal yang bukan tradisional, dan mengatakan bahwa memberikan subsidi bagi nelayan di negara berkembang akan membuat stok ikan di lautan lepas terancam, baik negara berkembang maupun negara maju. New Zealand mengatakan bahwa akan ada konsensus di waktu mendatang yang cukup kuat untuk subsidi perikanan. Uni Eropa mengatakan bahwa makalah ini akan membuat potongan tanpa kondisionalitas untuk semua aktivitas perikanan negara berkembang di dalam teritori perairan mereka. Hal ini direspon China bahwa China akan memberikan proposal orisinal untuk memberikan fleksibilitas untuk perikanan negara berkembang di laut lepas.

Uni Eropa mengatakan bahwa EU juga mempunyai kesulitan degan teks yang diberikan Ketua perundingan, menambahkan bahwa anggota harus mengakomodasi masing-masing perhatian. Sedangkan Korea dan Taiwan mengingatkan bahwa fleksibilitas harus diberikan pada perikanan skala kecil untuk semua anggota – baik anggota negara berkembang dan negara maju. Mereka juga mengungkapkan perhatian mereka terhadap posisi mereka dalam manajemen perikanan.

Menurut perwakilan perdagangan yang ada dalam perundingan, Kelompok perundingan akan melanjutkan pertemuannya pada hari Kamis di mana dapat digunakan untuk mendiskusikan Pasal IV yang terkait dengan disiplin umum. Kelompok juga berencana untuk mendiskusikan mengenai bantuan teknis.